Perangkat Desa tak Boleh Terima Bantuan

Perangkat Desa tak Boleh Terima Bantuan
MS/DARMA Bupati Banyuasin H Askolani SH MH memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama Unsur Tripika, UPT Puskesmas, RS Pratama, Lurah dan Kades se-Kecamatan Makarti Jaya dalam rangka sosialisasi persiapan New Normal dan evaluasi penyaluran bansos tahap pertama, gambar diambil, Rabu (10/6/2020).

BANYUASIN, MEDIA SRIWIJAUA - Perangkat Desa, ASN, TNI dan Polri termasuk orang kaya tidak boleh menerima bantuan sosial baik dari Kementerian Sosial seperti PKH, BSP, dan Bansos Tunai maupun bantuan BLT dari Bupati Banyuasin serta BLT dari Dana Desa.

Hal tersebut disampaikan Askolani saat menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Unsur Tripika, UPT Puskesmas, RS Pratama, Lurah dan Kades se-Kecamatan Makarti Jaya dalam rangka sosialisasi persiapan New Normal dan evaluasi penyaluran bansos tahap pertama. “Perangkat Desa, Kades, BPD, Sekdes, Kadus dan Ketua RT tidak boleh menerima Bantuan Sosial karena mereka sudah dapat gaji atau honor dari negara. Perangkat Desa yang sudah telanjur menerima bantuan sosial harus mengembalikan dana yang diterima," ungkap Askolani, Kamis (11/6).

Terkait kondisi sekarang ini jelas Askolani, semua terdampak covid?, Benar semua terdampak termasuk Bupati dan DPRD terdampak. Namun terdampak yang dimaksud lanjut Askolani, adalah mereka yang kehilangan mata pencarian sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka akibat covid -19 ini. “Artinya, yang menerima bansos itu mereka yang memenuhi ketentuan yang sudah di tetapkan. Sedangkan untuk perangkat desa, ASN, TNI dan Polri tidak di perbolehkan menerima bentuk apapun bantuan," tegas Askolani.

Ketika ditanya sanksi terhadap instansi yang telah terlanjur terdata oleh pemerintah desa tingkat RT dan menerima bantuan tahap pertama apakah harus ditarik ulang atau pihak terkait harus ikhlas mengembalikan bantuan bentuk apapun yang diterima.

Askolani meminta agar kiranya, bantuan tersebut di kembalikan ke tingkat pemerintah desa atau kelurahan dan dilanjutkan ke pihak kecamatan. "Dari awal sebelum pelaksanaan pendataan, kategori yang tidak boleh menerima bantuan sudah disampaikan. Apabila ada temuan atau laporan kiranya, harus ditindaklanjuti," ujar Askolani pada saat rakor di Kecamatan Makarti Jaya menjelang persiapan New Normal.(ydp)