Kasus Suap Penerimaan Casis Polri Polda Sumsel, Istri Terpidana Serahkan Uang Pidana Denda

Kasus Suap Penerimaan Casis Polri Polda Sumsel, Istri Terpidana Serahkan Uang Pidana Denda
Foto IST - Penyerahan uang pidana denda oleh istri terpidana

Tersangka Baru Masih Menunggu Petunjuk Kejagung RI

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA - Perkembangan kasus suap Penerimaan Calon Siswa (casis) Polri Polda Sumatera Selatan (Sumsel) terus berlanjut. Kali ini, dua istri terpidana mendatangi Tim Pidana Khusus Kejari Palembang untuk menyerahkan uang pidana denda atas vonis majelis hakim beberapa waktu lalu. Kedatangan dua orang istri masing-masing terpidana kasus suap dalam penerimaan calon siswa (casis) Bintara Polri Polda Sumsel tahun 2016, yakni istri dari terpidana mantan Kabiddokes Polda Sumsel Kombespol (Purn) Susilo Pradoto serta istri dari terpidana AKBP Syaiful Yahya yang merupakan perwira aktif Sekretaris Rikkes Polda Sumsel pada Kamis 6 Agustus 2020 lalu. Demikian dibenarkan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Palembang, Dede M Yasin SH MHum, Sabtu (8/8).

Adapun tujuan dari kedatangan dua istri terpidana tersebut adalah menyerahkan sejumlah uang pidana denda atas putusan (vonis) majelis hakim Tipikor Palembang beberapa waktu lalu dimana keduanya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dengan pidana denda sebesar Rp 200 Juta apabila tidak dibayar diganti pidanan kurungan selama 3 bulan. “Ya atas seizin Kajari Palembang, pada Kamis lalu dua istri terpidana tindak pidana Korupsi datang ke kantor menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 200 juta pembayaran pidana denda atas vonis yang telah dijatuhkan beberapa waktu lalu," ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Palembang Dede M Yasin SH MHum saat dikonfirmasi via WhatsApp, Sabtu (8/8). 

Dede menjelaskan bahwa untuk kedua terpidana yang telah disidangkan itu sudah berkekuatan hukum tetap (incrach) dikarenakan baik dari kedua terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang menerima putusan majelis hakim Tipikor yang diketuai Abu Hanifah SH MH setelah masa pikir-pikir yang diberikan selama 7 hari tersebut berakhir. “Jadi tidak ada upaya hukum lainnya dan untuk uang denda tersebut langsung kita setorkan ke rekening bendahara penerima Kejari Palembang pada saat itu juga didampingi oleh JPU Dian," ujar Dede.
Disinggung mengenai apakah akan ada pemeriksaan lanjutan untuk penetapan tersangka baru dalam perkara tersebut, mengingat sebagaimana dalam salah satu kutipan amar putusan majelis hakim terhadap barang bukti dari kedua terpidana dipergunakan untuk perkara lainnya. “Untuk perkara yang satunya sebagaimana dalam amar putusan itu saat ini masih diteliti oleh jaksa, masih menunggu petunjuk dari Kejagung nanti kita info kan lagi”. katanya.

Kejadian bermula pada tahun 2016, terdakwa Kombes Pol (Purn) Drg. Soesilo Pradoto MKes sebagai Kepala Bidang Dokter Kesehatan (Kabid Dokkes) Polda Sumsel yang ditunjuk selaku Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) dalam Panitia Seleksi Penerimaan Bintara Umum dan Bintara Penyidik Pembantu POLRI Tahun Anggaran (TA) 2016 Panitia Daerah (PANDA) Polda Sumsel. Modus yang dilakukan kedua terdakwa adalah patut diduga menerima sejumlah uang dari 25 orang calon siswa (Casis) Bintara yang tengah mengikuti rangkaian test kesehatan dan psikologi dengan jumlah rata-rata Rp 250 juta sampai dengan Rp 300 juta per kepala dengan jaminan lulus, hingga diduga menerima uang keseluruhan mencapai Rp 6 miliar. 

Keduanya pun menurut pertimbangan hakim bahwa perbuatan keduanya sangat bertentangan dengan kewajibannya selaku anggota Polri yang pada akhirnya divonis oleh majelis hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf A Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 tahun kurungan, dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan. (ceki)