DPM-PTSP Tindaklanjuti Temuan Dewan terhadap Izin PTC Mall dan Hotel Novotel Palembang 

DPM-PTSP Tindaklanjuti Temuan Dewan terhadap Izin PTC Mall dan Hotel Novotel Palembang 
(net)

PALEMBANG,MEDIASRIWIJAYA,com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang akan menindaklajuti hasil temuan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, terkait perizinan PT Pandawa Halim PT Pandawa Lima Halim Bersama (PLHB) selaku pengembang Palembang Trade Center (PTC) Mall beberapa waktu lalu.

Kepala DPM-PTSP Kota Palembang, Dr. Akhmad Mustain, SSTP MSi menyampaikan, akan menindaklanjuti kemungkinan ketentuan-ketentuan terhadap perizinan PTC Mall dan Hotel Novotel yang harus dipisah. "Apa yang menjadi temuan dewan di lapangan, akan kami tindaklanjuti. Dimana, kita akan duduk bersama dalam membahas persoalan perizinan PTC Mall dan Hotel Novotel Palembang," jelasnya.

Mustain mengatakan akan melaksanakan pelaksanaan administrasi perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Bahkan, siap mencabut perizinan jika memang ditemukan adanya proses perizinan tidak sesuai prosedur. "Kami pelajari bersama tentang kemungkinan ketentuan-ketentuan tidak dilaksanakan sesuai aturan oleh pihak pengembang. Selagi itu bisa direkomendasikan untuk diperbaiki, namun ketika itu melanggar aturan maka akan kita tindak," imbuhnya.

Mustain memastikan apa yang dikeluarkan oleh pihaknya, selalu berdasarkan persetujuan dari tim teknis. Untuk itu, terkait adanya perizinan harus mendapat rekomendasi dari tim teknis. "Kami tidak bisa mengeluarkan perizinan ketika tim teknis tidak merekomendasikan izin itu untuk dikeluarkan," ujarnya.

Harus dipahami, selama ini sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), proses perizinan harus melalui tahapan-tahapan, salah satunya rekomendasi dari tim teknis. Meski begitu, Mustain tidak ingin menyalahkan pihak mana pun terkait temuan DPRD Kota Palembang, terkait kelengkapan izin, yang menyebabkan kerugian negara. "Kita akan duduk satu meja menyelesaikan semuanya, tanpa menyalahkan siapa pun," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Palembang, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap bangunan dan pemeriksaan kelengkapan izin mendirikan bangunan (IMB) yang terletak di jalan R. Sukamto, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) III Palembang, Jumat (14/9/18) lalu.

Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah anggota Komisi III DPRD Kota Palembang, dan jajaran Kecamatan IT III, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) serta DLHK Kota Palembang, didapati jika Analisis Mengenai Dampak lingkungan (amdal) masih tergabung jadi satu antara PTC Mall dan Hotel Novotel Palembang.

Terkait kerugian yang dialami pemerintah, politisi Partai Demoraksi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini akan mengecek kerugian yang diakibatkan. Apalagi, SK SLF (Sertifikat Laik Fungsi) belum ada.

Meski belum mendapati dugaan kerugian yang diakibatkan, hal itu menjadi catatan DPRD dalam mengawasi dan meminta DLHK harus perhatikan aturan dan tidak ceroboh dalam mengeluarkan izin.

"Akibat dari semua ini, tentu ada kerugian negara yang diakibatkan, tapi kita belum dapat menentukan berapa. Tapi ini akan jadi catatan kita dalam mengawasi dan meminta DLHK harus perhatikan aturan dan tidak ceroboh dalam mengeluarkan izin," tuturnya Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, Ali Syaban beberapa waktu lalu. (Saft)