Reses Anggota DPR RI ke Kemenkum HAM Sumsel

Reses Anggota DPR RI ke Kemenkum HAM Sumsel
(foto: mediasriwijaya.com/ist)

Terkait Praktik Peredaran Narkoba Dilapas Dan Melibatkan Petugas Lapas

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA.COM  - Reses Komisi III DPR RI ke jajaran Kanwil Kemenkum HAM di hotel Aston, Jumat (15/2). 

foto IST

Kanwil Kemenkum HAM Sumsel, Dr Sudirman D Hury dicecar berbagai pertanyaan terkait mengenai penanganan dan tindakan tegas anak buahnya yang terlibat praktik peredaran nakoba. 

Masalah penanganan dan tindakan yang dilakukan terhadap oknum petugas lapas dan rutan yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah Kakanwil Kemenkum HAM Sumsel menjadi yang mendapat sorotan dari Komisi III DPR RI.

Drs H Bambang Purnama,ST,MH anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG), mempertanyakan komitmen Kanwil Kemenkum HAM Sumsel untuk membersihkan jajarannya dari segala macam praktik peredaran gelap narkoba, utamanya di dalam lapas dan rutan.

Pernyataan keras Bambang tersebut setelah mendengarkan paparan Kakanwil bahwa selama kurun beberapa tahun terakhir ada beberapa oknum petugas lapas dan rutan yang kedapatan terlibat praktik peredaran narkoba yang cuma diberikan sanksi disiplin yang terberat penurunan pangkat. 

“Adapun oknum-oknum petugas yang terlibat itu sudah seharusnya diberikan upaya tindakan yang sangat tegas berupa sangsi pemecatan karena sudah tidak layak menyandang status sebagai aparatur negara dan tidak pantas dibila lagi bukan justru cuma dipindahtugaskan. Masyarakat biasa saja yang cuma kurir biasa dihukum lima tahun penjara, sekarang ini aparat harusnya dihukum yang lebih berat” ucap Bambang dengan nada bicara meninggi.

foto:IST

Adapun dalam paparannya Sudirman menyebut di tahun 2007 silam ada empat oknum lapas di Sumsel yang terlibat sebagai kurir narkoba dan langsung dipindahtugaskan untuk mendapatkan pembinaan di Kanwil Kemenkum HAM Sumsel. 

“Mereka yang teribat kita tidak akan tolerir, sembari menunggu proses hukumnya incraht atau berkekuatan hukum tetap ada yang kita tarik ke Kemenkum HAM ada juga yang diberhentikan sementara,” imbuh Sudirman menanggapi pertanyaan Bambang. 

Masih terkait masalah ini, dijelaskan Kalapas Klas IA Palembang, Arianto,SH di tahun 2018 yang lalu salah seorang oknum pegawai lapas Klas IA Palembang sudah divonis 10 tahun penjara karena terbukti menjadi pemasok narkoba. 

Tak hanya masalah penanganan narkoba, dalam reses ini merupakan agenda resmi DPR RI yang nanti hasilnya akan dibawa dalam masa persidangan III tahun sidang 2018-2019. 

Reses yang diketuai oleh Drs H Kahar Muzakir ini, Komisi III DPR RI juga meminta sejumlah informasi di antaranya soal penanganan pekerja dari Warga Negara Asing (WNA). 

Mengenai pendistribusian personel dan anggaran serta komposisi penjaga lapas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang saat ini masih sangat jomplang. Untuk di Sumsel saja persentase atau perbandingan antara petugas dan WBP mencapai 1 : 112. Artinya satu petugas di lapas atau rutan harus menjaga sekitar 112 WBP, sebuah angka yang cukup membuat kita semua prihatin sekaligus miris, terlebih di tengah kian maraknya tindak kejahatan yang terjadi.(fdl)